Juru Parkir Di Kota …….. (Suatu Studi Antropologi Perkotaan) (ANT-5)

Dewasa ini masyarakat Indonesia telah memasuki masa transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Pada saat yang bersamaan telah terjadi pula pergeseran nilai-nilai budaya yang selama ini menjadi landasan moral struktur dalam sistem sosial yang diakibatkan derasnya arus transformasi radikal berupa modernisasi dan globalisasi, terutama dalam komunikasi, transportasi dan informasi.

Di sulawesi selatan sendiri, arus modernisasi dan globalisasi paling besar dapat dirasakan di ibukota provinsi, kota Makassar. Perkembangan kota Makassar dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat. Hal ini tentu saja berpengaruh pada sektor kepemilikan kendaraan di Makassar yang makin meningkat dimana setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya. Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktifitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain maka meningkat pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir. Karena kendaraan tidak selamanya bergerak, ada saatnya kendaraan itu berhenti, menjadikan tempat parkir sebagai  unsur terpenting dalam transportasi.

Di kota Makassar sedikitnya terdapat ratusan titik parkir yang tersebar di setiap kecamatan dan dikelola ribuan juru parkir resmi maupun juru parkir liar. Bersamaan dengan meningkatnya penggunaan kendaraan tidak jarang tempat parkir merupakan penyebab utama terjadinya kemacetan dalam kota. Secara umum, masyarakat yang beraktifitas di kota kurang memahami tempat-tempat yang merupakan daerah larangan parkir. Sehingga mereka memarkir kendaraannya sesuka hati. Yang lebih parah lagi karena para petugas parkir di daerah tersebut justru mengarahkan serta melegalkan para pengguna kendaraan untuk menempati daerah larangan parkir.

Kondisi parkir on street saat ini memang masih sangat merana, antara lain karena belum memadainya sarana pendukung seperti rambu parkir, garis marka parkir, papan tarif retribusi parkir dan belum optimalnya sistem pungutan parkir dan pengawasan lemah, sumber daya manusia yang belum optimal dan banyak preman, pengawasan belum mendukung. Dampak dari kondisi tersebut membuat pelayanan kepada konsumen pemilik kendaraan rendah dan citra Unit Pelaksana Perparkiran terpuruk. (Pembagio, 2010)

Selain itu secara ekonomi sebenarnya perparkiran kita juga berpotensi luar biasa namun terpuruk sebagai akibat salah urus. Tidak semua tempat parkir dikendalikan secara resmi sehingga sering muncul juru parkir tidak resmi yang mengumpulkan seluruh pendapatannya ke dalam kantong sendiri walaupun tidak jarang kita temui ada juga juru parkir resmi yang kadang memasukkan sebagian pendapatannya ke kantongnya sendiri. Untuk tempat parkir yang luas terkadang pengaturan parkir dilakukan oleh beberapa orang yang dikelola oleh seorang jagoan atau preman di daerah yang bersangkutan. Tidak jarang terjadi perselisihan antar juru parkir memperebutkan kawasan atau daerah yang dikuasai. Pengawasan merupakan hal yang penting dalam pengumpulan pendapatan dari juru parkir resmi, untuk mendapatkan kisaran target yang hendak dicapai perlu dihitung dari data perputaran parkirdalam satu hari, sehingga perkiraan pendapatan dalam satu hari adalah jumlah ruang parkir dikali perputaran parkir dikali tarif parkir.

Untuk mengatasi masalah parkir yang sangat kompleks dibutuhkan suatu wadah yang mengatur yaitu Perusahaan Daerah Parkir. Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya adalah perusahaan daerah yang didirikan oleh pemerintah kota makassar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah untuk mengelola perparkiran di wilayah kota makassar. Tujuan utama dari pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya adalah untuk meningkatkan efisiensi efektifitas dalam pemberian pelayanan perparkiran kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir. (www.pdparkirmakassarraya.com)

Saat jumlah kendaraan terus bertambah, pengelolaan parkir di kota Makassar perlu ditata dengan aturan tegas. Sehingga tidak dikuasai kemacetan seperti Jakarta dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Sudah puluhan tahun, pengelolaan parkir belum serius dipraktekkan di bawah kendali Badan Pengelola Perparkiran (BPP) Kota Makassar. Hal ini dibuktikan arus lalu lintas yang macet akibat parkir kendaraan di badan jalan, retribusi parkir yang seharusnya untuk PAD malah bocor ke sana-sini. Perolehan PAD terlalu kecil dibandingkan jumlah kendaraan, penggerakan dari satu tempat ke tempat lain karena aktivitas. Tak dapat dipungkiri lahan parkir pun jadi rebutan di tengah kesibukan masyarakat, tak peduli harus dikuasai dengan cara apa yang penting mendapatkan lahan parkir. (www.hariansumutpos.com)

Profesi Juru Parkir (jukir) sebenarnya membantu pengendara dalam memarkir kendaraannya. Namun profesi ini seringkali mengundang ejekan dan dipandang rendah, tapi tetap saja profesi ini tetap menjadi lahan rebutan, sehingga terjadi pembagian lahan kekuasaan dikalangan juru parkir sendiri. Akibat kondisi kehidupan yang sangat keras, kurangnya lapangan pekerjaan dan didukung dengan kondisi pendidikan masyarakat yang tergolong rendah, maka banyak orang yang memilih berprofesi sebagai juru parkir. Banyak juru parkir yang berfikir bagaimana bertahan guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Tekad untuk dapat bertahan hidup mengharuskan mereka terjun menjadi juru parkir. Seperti yang kita lihat pekerjaan sebagai juru parkir tidaklah mudah  banyak keluh kesah yang mereka alami. Di antara pemilik kendaraan, ada yang peduli dengan nasib juru parkir dan ada pula yang tidak peduli sama sekali dengan nasib juru parkir, tidak mau membayar parkir. Bagi juru parkir panas matahari maupun hujan tidak menjadi rintangan dan harus dilalui juru parkir  agar setoran parkir yang sudah ditetapkan dapat terpenuhi. Juru parkir dapat diidentifikasi karena memiliki ciri khas tersendiri memakai pakaian rompi berwarna orange bertuliskan “juru parkir” dibelakangnya, membawa pluit dan karcis. Mereka melakukan aktifitasnya setiap hari untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, serta menyisihkan untuk di setorkan pada pihak pengelola setiap harinya. Banyak juru parkir yang beranggapan lebih baik jadi juru parkir dari pada harus menjadi pengemis, menipu atau mencuri. Tetapi pada kenyataannya banyak juga juru parkir yang melakukan penipuan. Jika ada kendaraan yang parkir para juru parkir yang nakal tidak memberikan karcis tetapi tetap meminta uang biaya parkir untuk dimasukkan di kantongnya sendiri. Sebagai warga miskin banyak juru parkir berharap agar pengelola parkir mengurangi beban setoran yang ditargetkan agar sisa penghasilannya dapat dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial dan selalu hidup berkelompok dengan hal itu menyatakan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri dan dan memenuhi seluruh kebutuhan pribadinya dan juga untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan diperlukan orang lain untuk membantu dan melanjutkan kelangsungan hidupnya dan diperlukan orang lain untuk mengatasi keterbatasannya.

Naluri dan keinginan manusia untuk hidup selalu berhubungan dengan orang lain menjadikan manusia itu berbeda dalam berfikir dan bertindak. Dengan adanya naluri ini, manusia mengembangkan pengetahuannya untuk mengatasi kehidupannya dan memberi makna kepada kehidupannya, sehingga timbul apa yang kita kenal sebagai kebudayaan yaitu sistem terintegrasi dari perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya. dan dengan demikian manusia disebut dengan manusia berbudaya dimana manusia adalah elemen penting pembentuk kebudayaan itu sendiri

Manusia dalam hidupnya dituntut untuk terus berusaha karena keadaan berubah-ubah dan tantangan hidup selalu bertambah sesuai dengan perkembangan zaman. Tiap individu manusia berusaha memperoleh kesejahteraan untuk dirinya maupun untuk keluarganya.

Bertolak dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai masalah JURU PARKIR DI KOTA MAKASSAR (Suatu Studi Antropologi Perkotaan).

Contoh Skripsi Antropologi

Antpologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa.

Antropologi lebih memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal, tunggal dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal daerah yang sama, antropologi mirip seperti sosiologi tetapi pada sosiologi lebih menitik beratkan pada masyarakat dan kehidupan sosialnya.

Tentunya Download Contoh Skripsi Antropologi Lengkap ini ditujukan buat Mahasiswa tingkat akhir yang masih bingung dalam menentukan judul skripsinya dan cara membuat skripsi yang baik, Khususnya bagi Mahasiswa yang belum mengajukan judul. Banyak contoh-contoh skripsi bertebaran di internet, tapi kebanyakan dari contoh skripsi yang tersedia di internet kebanyakan tidak lengkap dan setengah-setengah. Artinya tidak lengkap dari BAB awal sampai BAB terakhir, sehingga contoh skripsi yang kita terima menjadi tanggung. Daftar judul skripsi perpajakan yang kami tampilkan lengkap mulai bab 1 s.d. daftar pustaka.

Contoh Skripsi Antropologi Lengkap ini dalam format MS Word dan bukan PDF. Hal ini untuk memudahkan agar bisa digunakan sebaik mungkin. Dan Jadikan contoh skripsi yang saya share ini sebagai REFERENSI anda dalam membuat skripsi.


Contoh Judul Skripsi Antropologi bisa dilihat disini.

Peran Istri Ponggawa dalam Manajemen Usaha Perikanan di Pulau Bonetambung Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar (ANT-4)

Nelayan dengan sistem perekonomian mereka yang unik merupakan hal yang menarik dikaji. Mereka menjalankan model ekonomi yang berbeda dengan masyarakat lain yang membudidayakan ikan. Misalnya, nelayan tangkap memanfaatkan laut yang sifatnya open access, sementara nelayan yang membudidayakan ikan memiliki penguasan atas lahan budidayanya (Ahmadin; 2009:23-24, 47-51). Lingkungan laut yang mereka hadapi memberi karakter khusus yang berbeda dengan masyarakat lain yang lingkungannya relatif lebih mudah dikuasai (Lampe; 1989: 2-6)[1].

Berbagai keunikan yang ditemukan oleh para peneliti dalam masyarakat nelayan mendorong untuk melakukan pengkajian yang mendalam tentang kelembagaan mereka (lihat misalnya Ahmadin; 2009:47-57, 87-90; Kusnadi; 2006: 1-4).  Studi yang dilakukan mengenai struktur organisasi nelayan (punggawa-sawi) memberi pemahaman kepada kita bahwa dalam mengelola suatu usaha perikanan, punggawa adalah figur yang harus memiliki sejumlah modal dan kemampuan managemen yang baik. Punggawa harus memiliki kemampuan menjalin hubungan baik dengan para kliennya dengan cara dermawan, rela berkorban demi kepentingan sawi beserta keluarganya agar usahanya tetap berjalan dengan baik. Modal yang sulit dimiliki oleh orang lain ini menjadikan punggawa sebagai “penyelamat” bagi ekonomi nelayan. Selain itu, punggawa adalah sosok pemimpin yang hebat dalam memimpin sebuah organisasi ekonomi. Hal ini membuat kita lupa bahwa masih ada komponen masyarakat lain yang ternyata belum dijelaskan dengan baik oleh para pengkaji sebelumnya. Mereka adalah para istri punggawa, yang memiliki potensi besar dalam mempengaruhi usaha punggawa.

Meskipun kondisi sumber daya alam kehidupan nelayan dan struktur organisasinya menarik untuk dibahas, tetapi tidak berarti membuat kita lupa untuk memperhatikan kehidupan perempuan. Bagaimanapun, istri nelayan khususnya istri punggawa juga merupakan komponen utama dalam sosial masyarakatnya. Mungkin saja mereka memiliki pengaruh terhadap perkembangan kehidupan nelayan atau secara khusus mempengaruhi dinamika usaha perikanan yang ada di sekitarnya. Hal ini senada dengan temuan Kusnadi, dkk (2006:81) bahwa dengan memperhatikan peran domestik-publik, istri nelayan tidak hanya memberi konstribusi peran pada kehidupan rumah tangganya, tetapi juga pada dinamika sosial masyarakat mereka.  

Sebenarnya, pengkajian mengenai perempuan nelayan bukanlah sesuatu yang baru dalam kalangan akademisi khususnya ilmuan sosial. Telah banyak karya yang dihasilkan oleh peneliti pendahulu. Kita dapat menemukan bagaimana kehidupan perempuan nelayan dalam karya Sanatang (2006)[2], Andayani (2006)[3], Abbas dkk (2004)[4], Damayanti (2009)[5], dan masih banyak karya yang memusatkan perhatian tentang perempuan nelayan. Namun, kajian yang dilakukan fokus pada istri nelayan secara umum, padahal mereka memiliki tingkat-tingkat sosial-ekonomi yang berbeda, di mana hal ini dapat berpengaruh terhadap peran yang mereka mainkan. Beberapa kajian juga difokuskan pada perempuan yang dianggap kurang mampu secara ekonomi atau lahir dari keluarga yang kurang mampu. Berbeda dengan studi yang hendak dilakukan penulis, masalah yang hendak diteliti difokuskan pada istri punggawa yang telah memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas. Selain itu, penelitian ini tidak bermaksud mengungkap model eksploitasi terhadap perempuan khususnya istri punggawa, melainkan untuk mengidentifikasi peran-peran menentukan istri punggawa termasuk faktor-faktor yang membentuknya, dan bagaimana peran tersebut merupakan suatu bentuk “kerjasama” antara punggawa dan istrinya dalam rangka mempertahankan dan memajukan usaha, atau bagaimana hubungan timbal balik antara peran istri dengan usaha suami.

Abdullah (2006:248) mengatakan bahwa, realitas kehidupan kaum perempuan harus dilihat berdasarkan konteks di mana mereka memainkan peran. Hal ini disebabkan tidak semua perempuan memiliki pengalaman yang sama dan status sosial yang sama. Dengan demikian, harus dibedakan antara peran istri nelayan yang tingkat ekonominya rendah dengan peran istri nelayan (nelayan pemodal) yang tingkat ekonominya menengah ke atas. Istri nelayan yang ekonominya rendah jelas memiliki peran yang besar dalam menopang ekonomi keluarga karena hal tersebut merupakan tuntutan untuk mempertahankan hidup. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Suratiyah dkk (1994:23) bahwa faktor pendorong masuknya wanita pada kegiatan produktif terutama disebabkan oleh pendapatan suami yang kurang mencukupi. Sedangkan istri punggawa yang tergolong berekonomi menengah ke atas belum tentu berperan langsung dalam usaha suaminya. Hal tersebut dapat terjadi karena dorongan untuk terlibat dalam usaha mencari nafkah telah berkurang akibat kebutuhan ekonominya telah dipenuhi oleh suami. Bila demikian, lantas, apakah istri punggawa tidak berperan dalam pengelolaan usaha suaminya? Atau justru terjadi hal sebaliknya?

Menurut Sanatang (2006:61-64), pada masyarakat nelayan, istri memiliki kewenangan dalam mengatur keuangan rumah tangga, sementara suami (nelayan) berkewajiban untuk mencari nafkah. Hal ini merupakan bentuk pembagian peran antara suami dengan istri. Hanya saja, dalam karya Sanatang tersebut belum ditemukan adanya korelasi antara peran istri sebagai pemegang uang dengan pekerjaan suaminya. Misalnya, apakah suami ketika hendak membuka usaha (yang mana hal ini adalah urusan publik) harus meminta pertimbangan pada istri karena bagaimanapun istri adalah bendahara keluarga?

Menurut Kusnadi, dkk (2006:59), pengambilan keputusan rumah tangga nelayan mutlak dilakukan dengan musyawarah antara suami dengan istri ketika hal yang hendak dputuskan memerlukan biaya yang relatif tinggi. Hal ini disebabkan kedua pihak bertanggung jawab pada kelangsungan hidup keluarga. Dengan demikian, suami yang berperan dalam wilayah publik tetap melakukan musyawarah dengan istri bila urusannya dapat berimplikasi terhadap rumah tangga. Namun, temuan ini masih bersifat umum pada keluarga nelayan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, peneltian tentang realitas perempuan harus dilihat berdasarkan konteksnya. Penelitian yang dilakukan ini difokuskan pada istri punggawa (nelayan pemilik modal), dimana suaminya memiliki usaha yang relatif besar. Usaha yang besar tidak hanya menyangkut modal yang besar tetapi juga membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Dengan demikian, ketika punggawa telah memiliki tenaga kerja yang banyak, maka kiranya penting melihat peran istri, apakah istri tidak perlu berperan dalam usaha suami bila pekerjaan-pekerjaan dalam usaha dapat diselesaikan oleh tenaga kerja yang direkrut oleh suami? Atau apakah ada peran istri yang lain yang secara tidak langsung signifikan berpengaruh terhadap usaha suami?

Berdasarkan perihal di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Peran Istri Punggawa Dalam Managemen Usaha Perikanan di Pulau Bone Tambung Kota Makassar”.

---

[1]   Strategi-strategi Adaptif Nelayan. Suatu Studi Tentang Antropologi Perikanan. Disajikan dalam Forum Informasi Ilmiah Kontemporer, Fisipol Unhas tanggal 14 Juni 1989.

[2]   Sebuah tesis pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Peranan Perempuan Dalam Ekonomi Rumah Tangga, Studi Kasus Istri Nelayan di Kelurahan Sumpang Minangae Kota Parepare”..

[3]   Perubahan Peranan Wanita Dalam Ekonomi Keluarga Nelayan Di Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli http://www.geocities.com/ konferensinasionalsejarah/trisna_andayani.pdf

[4]   Gender dan Peran Perempuan dalam Rumah Tangga Nelayan Komunitas Kel. Dufa-Dufa Kota Ternate Utara. http://jjfoundation. wordpress.com/yang-penulis-tulis/gender-dan-peran-perempuan-dalam-rumah-tangga-nelayan-komunitas-kel-dufa-dufa-kota-ternate-utara/

[5]   Damayanti, Yosi. 2009. Tiga Peran Rangkap Perempuan Nelayan.Studi Pada Keluarga Nelayan di lingkungan Kapuran Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus. http://skripsi.unila.ac.id/wp-content/uploads/2009/07/TIGA-PERAN-RANGKAP-PEREMPUAN-NELAYAN.pdf

Renreng Dalam Komunitas Nelayan Di Pulau Saugi (ANT-3)

Segala upaya untuk mewujudkan negara yang maju dan mandiri serta masyarakat adil dan makmur, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan dan sekaligus peluang memasuki millenium ke-3 yang dicirikan oleh proses transformasi global yang bertumpu pada perdagangan bebas dan kemajuan IPTEK. Sementara itu, di sisi lain tantangan yang paling fundamental adalah bagaimana untuk keluar dari krisis ekonomi yang menghantam bangsa Indonesia sejak tahun 1997 dan mempersiapkan perekonomian nasional dalam percaturan global abad 21.  

Tantangan dan pemanfaatan peluang tersebut, diperlukan peningkatan efisiensi ekonomi, pengembangan teknologi, produktivitas tenaga kerja dalam peningkatan kontribusi yang signifikan dari setiap sektor bidang kelautan dan pesisir yang didefinisikan sebagai sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim, perhubungan laut, bangunan kelautan, dan jasa kelautan. Sehingga tidak salah jika Indonesia dikatakan negara kepulauan yang merupakan gugusan yang terpanjang dan terbesar didunia, luas lautanya 5 juta km² merupakan sumberdaya laut yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan manusia karna laut-laut Di Indonesia kaya akan ikan. Keadaan ini memberikan kesempatan yang besar bagi masyarakat yang khususnya berada didaerah pesisir dan pulau-pulau untuk memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya yang ada dilaut.

Kawasan pesisir merupakan bagian dari daerah yang menjadi batas antara wilayah laut dengan daratan. Kawasan ini sangat kompleks dengan berbagai isu dan permasalahan yang memerlukan penanganan yang komprehensif dengan strategi khusus dan terpadu. Selama ini kawasan pesisir belum mendapat perhatian yang cukup serius dari pemerintah, dalam pengelolaannya. Sehingga belakangan ini baru dirasakan berbagai permasalahan yang muncul tentang kawasan pesisir. Salah satu konsep penanganan kawasan pesisir yang dikembangkan adalah konsep Integrated Coastal Zone Management, yaitu pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dengan memperhatikan segala aspek terkait di pesisir yang meliputi antara lain aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan teknologi. Melalui aplikasi konsep tersebut diharapkan dapat diatasi berbagai permasalahan yang muncul belakangan ini dalam pengelolaan kawasan pesisir. (http://hukum.bunghatta.ac.id/tulisan.php?dw.8).                                       Tidak salah jika dikatakan bahwa Di Indonesia sektor kelautan perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peranan dalam pangan, perolehan devisa dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya  (Mulyadi, 2005:13). Sehingga secara proporsional bila dikaitkan dengan luas wilayah dan juga potensi yang terkandung didalamnya dan banyaknya kelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada pengolahan sumber daya laut.

Ini membuktikan laut kita yang kaya akan ikan dan beranekaragam biota laut lainnya, dengan demikian laut dimanfaatkan seefektif mungkin sebagai mata pencaharian nelayan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemanfaatan lingkungan laut sesungguhnya merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh individu maupun kelompok masyarakat dengan menggunakan sejumlah potensi untuk memenuhi sejumlah kebutuhan. (Naping, 2007:2).                                                                                             Potensi sumber daya daerah pesisir dan pulau-pulau yang berada di  laut Indonesia terutama di Sulawesi Selatan, selain menjadi tumpuan hidup masyarakat nelayan, dapat pula menjadi wadah ekonomi bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini tidak lepas dari kekayaan sumber daya alam yang terdapat di laut Indonesia, yang tersebar pada 17.508 Pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 juta km dengan luas 31 juta km (Hadelia, 2005:1).                                                                                Namun untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut biotik maupun abiotik masyarakat nelayan tidaklah mudah nelayan harus mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dengan mengatasi rintangan-rintangan alam yang ganas, cuaca yang sewaktu-waktu bisa berubah tergantung pada keadaan angin musonsehingga nelayan diharuskan selalu hati-hati (Poelinggomang, 2002:17) dan bagaimana cara mereka memanfaatkan sebaik mungkin semua hasil yang di dapatkan sehingga sebisa mungkin hasil tersebut tidak ada yang terbuang percuma ini dilakukan masyarakat baik pesisir maupun pulau untuk meningkatkan penghasilan mereka semaksimal mungkin.                                                                      Laut yang luas dan kaya akan sumber daya baik biotik maupun abiotik yang tersebar hampir disemua daerah  terutama di Sulawesi Selatan termasuk pulau-pulaunya baik itu pulau besar maupun pulau kecil. Salah satunya yaitu pulau terdapar di Sulawesi Selatan yaitu Pulau Saugi. Laut yang berada Di Pulau Saugi yang kaya akan sumber daya biotik maupun abiotik di manfaatkan oleh masyarakat pulau tersebut sebagai mata pencaharian hidup karena sebagian besar dari mereka adalah nelayan. Sehingga untuk menagkap ikan teknologi penangkapan yang digunakan merupakan salah satu bentuk upaya pemanfaatan sumber daya perikanan khususnya sumber daya ikan yang ada dilaut. Dalam perkembangan teknologi alat tangkap (koentjaranngrat, 1990:33) mengatakan bahwa mata pencaharian nelayan lebih banyak tergantung pada perkembangan teknologi.   

Dengan demikian dibutuhkan alat tangkap yang mempunyai nilai dan mutu yang berkualitas tinggi serta tidak merusak ekosistem laut namun teknologi alat tangkap yang dibutuhkan tidak harus canggih dan modern. Hal inilah yang dilakukan oleh salah satu masyarakat yang ada Pulau Saugi, dari pengamatan memperlihatkan beraneka ragam jenis alat tangkap. Dengan berbekal pengtahuan dan pengalaman yang di milikinya dengan berbagi pengalaman dengan masyarakat lainnya yang ada di Pulau Saugi sehingga masyarakat Pulau Saugi berinisiatif untuk membuat teknologi penangkapan mereka sendiri. Walaupun alat tangkap yang mereka kembangkan masih sederhana namun alat tangkap ini dapat menghasilkan lumayan dalam sekali mereka melaut. Alat tangkap yang mereka kembangkan adalah masyarakat Pulau Saugi menyebutnya dengan Renreng(troll). Sehingga nelayan yang selama ini masih menggunakan bom dan bius dapat beralih ke alat tangkap yang mereka sebut dengan Renreng (troll). Dikarenakan selain penggunaanya dilarang oleh pemerintah penggunaan bom dan bius juga dapat merusak trumbu karang tempat bermainnya ikan sehingga dapat mempercepat berkurangnya sumber daya hayati yang ada di laut.                                                                                                Jika pada tahun 1960-1970 an mereka menggunakan Sikuyu, Rawe, Nambe, Pukat Juku, dan Pekang cumi, dan tahun 1970 mereka menggunakan Panyangkara walaupun alat tangkap Masyarakat Pulau Saugi sering mengalami perubahan namun alat tangkap Masyarakat Pulau Saugi tetap yang ramah  lingkungan. Saat ini 1970-2011 masyarakat Pulau Saugi menggunakan alat tanggkap yang mereka sebut dengan Renreng (troll). Bentuk Renreng dimasukkan kedalam kategori troll, namun jenis troll ini merupakan alat tangkap penggabungan antara troll dengan panyungkara yaitu sebuah pukat yang ditarik oleh perahu bermesin, disebut penggabungan sebab bentuk Renrengmirip dengan troll sedangkan ukurannya mengikuti panyangkara.

            Renreng merupakan alat tangkap yang dioperasikan oleh 1-2 orang. Renrengmasuk ke Pulau Saugi sekitar tahun 1985-1988. Perkembangan renreng di Pulau Saugi termasuk sangatlah pesat hanya selang beberapa tahun sejak pertama masuknya ke pulau saugi kini hampir keseluruhan masyarakat pulau Saugi menggunakan alat tangkap tersebut. Mekipun sebagian besar masyarakat Pulau Saugi menggunakan Renreng sebagai alat tangkap namun ada juga yang tidak beralih menggunakan Renreng dengan berbagai alasan. Ada yang mengatakan pukat lebih menguntungkan, namun ada juga yang mengatakan karena mereka tidak mampu untuk membeli Renreng dan alat lainya yang digunakan untuk mengoprasikan Renreng.